Palapa Ring Barat
 |
| https://image.slidesharecdn.com/ui09may2015-150622151447-lva1-app6892/95/strategic-management-and-business-46-638.jpg?cb=1434986138 |
Proyek Palapa Ring merupakan proyek yang sedang di garap oleh Pemerintah dalam melakukan penyebaran sert fiber nasional. Proyek Palapa Ring sendiri juga sebagai inisiasi dari Pemerintah pusat untuk penyebaran akses internet ke seluruh wilayah di Indonesia, baik itu Barat, tengah maupun wilayah Indonesia bagian Timur.
Lalu, apa itu Palapa Ring dan Bagaimana Latar Belakang dari Proyek yang menelan dana Triliunan rupiah ini ?
Palapa Ring adalah suatu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau sebanyak 34 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer, dan kabel di daratan adalah sejauh 21.807 kilometer.
Pemerintah Indonesia menggunakan ‘Palapa Ring’ sebagai nama proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung bagi telekomunikasi nasional. Cikal bakal dari Palapa Ring sendiri adalah ‘Nusantara 21’ yang merupakan proyek awal pemerintah pada 1998. Namun, krisis ekonomi yang melanda Indonesia membuat proyek tersebut tidak berjalan. Januari 2005, pada ajang Infrastructure Summit I, wacana pembangunan infrastruktur telekomunikasi kembali mencuat ke permukaan.
Setelah Nusantara 21 tenggelam, muncul ide Cincin Serat Optik Nasional (CSO-N) yang diprakarsai oleh PT Tiara Titian Telekomunikasi (TT-Tel). Aplikasi tersebut merupakan jaringan kabel kasar bawah laut berbentuk cincin terintegrasi yang berisikan frekuensi pita lebar yang membentang dari Sumatera Utara hingga Papua bagian barat dengan perkiraan panjang sekitar 25.000 km. Setiap cincin akan meneruskan akses frekuensi pita lebar dari satu titik ke titik lainnya di setiap kabupaten. Akses tersebut akan mendukung jaringan serat optik pita lebar berkecepatan tinggi dengan kapasitas 300 gbps hingga 1.000 gbps di daerah tersebut.
Pemerintah kemudian memopulerkan gagasan tersebut dengan nama Palapa O2 Ring. Akan tetapi karena mirip dengan merek dagang salah satu ponsel, pemerintah mengubah nama proyek serat optik ini menjadi Palapa Ring.
Palapa ring sendiri akan menjangkau sebanyak 34 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer, sedangkan kabel di daratan adalah sejauh 21.807 kilometer.
Rencana pemerintah, Palapa Ring merupakan jaringan serat optik pita lebar yang berbentuk cincin yang mengitari tujuh pulau, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta delapan jaringan penghubung dan satu cincin besar yang mengelilingi Indonesia baik lewat dasar laut atau pun lewat daratan.
Proyek Palapa ring sendiri dibagi menjadi tiga paket, yakni paket Barat, Tengah serta Timur. Dengan masing-masing paket memiliki wilayah dan anggaran yang bereda pula.
Lantas, apa manfaatnya bagi masyarakat Indonesia secara luas ?
Seperti diketahui, tujuan utama dari Palapa Ring adalah membuat biaya di operator selular, fixed broadband dan internet secara umum menjadi lebih murah yang pada akhirnya, pelanggan juga yang bisa menikmati murahnya biaya internet atau pun komunikasi lainnya. Iklim kompetisi sebaiknya tidak hanya di operator selular dengan kampanye-kampanye agresif seperti Rp. 10/detik, Rp. 1000 per jam , Rp 47 per menit dan lainnya.
Namun juga harus di terapkan di operator backbone bandwidth. Saat ini, iklim kompetisi belum sampai ke operator backbone bandwidth sehingga mengakibatkan masih mahalnya biaya internet di Indonesia.
Hadirnya Palapa ring juga akan memberikan peluang bisnis baru bagi industri UKM di pelosok daerah, serta dapat juga meningkatkan taaf hidup masyarakat lewat kegiatan ekonomi digital.
Sekedar informasi, Menkominfo juga sedang giat-giatnya melakukan kapanye untuk pertumbuhan e-commerce dan startup lokal. Dengan aliran internet berkecepatan tinggi di seluruh Indonesia, tentunya cita-cita Pemerintah dan Presiden Jokowi untuk menciptakan 1000 startup akan segera terealisasi.
Palapa Ring merupakan upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan infrastruktur layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional.
Proyek Palapa Ring yang dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan merupakan KPBU pertama dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP).
Skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana AP berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO).
Skema AP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.08/2015 merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha.
Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha.
"Dengan skema ini, risiko permintaan (demand risk) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh PJPK yaitu Kemkominfo," jelasnya.
Dengan diambilnya risiko tersebut, badan usaha mendapat pengembalian investasi mereka jika berhasil memenuhi kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama.
Adapun kelangsungan pembayaran dari PJPK kepada Badan usaha akan dijamin oleh Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Skema AP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.08/2015 merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha.
Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha.
"Dengan skema ini, risiko permintaan (demand risk) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh PJPK yaitu Kemkominfo," jelasnya.
Dengan diambilnya risiko tersebut, badan usaha mendapat pengembalian investasi mereka jika berhasil memenuhi kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama.
Adapun kelangsungan pembayaran dari PJPK kepada Badan usaha akan dijamin oleh Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Hadirnya Palapa Ring juga akan memberikan peluang bisnis baru bagi industri Usaha Kecil Menengah (UKM) di pelosok daerah, meningkatkan pendidikan melalui fasilitas internet dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat kegiatan ekonomi digital.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara baru saja meresmikan pembangunan kabel optik bawah laut untuk tahap proyek Palapa Ring Paket Barat di Batam, Minggu (6/8/2017).
Ini merupakan salah satu tahapan terpenting dari pekerjaan proyek Palapa Ring Paket Barat, yaitu penggelaran kabel serat optik laut batch 1 dengan total panjang kabel kurang lebih 1.242 km.
Proyek ini meliputi segmen Tanjung Bembam Batam-Tarempa (sepanjang 369 km), Tarempa-Ranai (322 km), Ranai-Singkawang (352 km), dan Sekanah Daik Lingga-UQJ Bintan Tanjung Bembam (199 km). Sementara segmen Batam-Karimun-Tebing Tinggi-Bengkalis-Siak serta segmen Daik Lingga-KualaTungkal akan dilanjutkan pada batch 2.
“Dari pembangunan Palapa Ring Barat ada sisi darat dan sisi lautnya. Saya diberitahu kalau sisi darat sepenuhnya telah selesai. Sekarang betul-betul kabel optiknya yang digelar di sisi laut, kabel optik ditarik di bawah laut sampai ke landing stasiun tujuan," kata Rudiantara melalui keterangan resminya.
Ia mengungkap, kabel optik bawah laut ada yang ditanam untuk menghindari kerusakan dari aktivitas kapal-kapal bersandar dan ada yang menggantung, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Bakamla.
Pembangunan Proyek Palapa Ring Paket Barat sendiri terdapat beberapa tahapan (milestone) dalam pelaksanaannya, mulai dari proses akuisisi lahan, pekerjaan civil, mechanical danelectrical Network Operation Center (NOC) dan Beach Man Hole (BMH), penggelaran kabel serat optik darat, penggelaran kabel serat optik laut, instalasi perangkat aktif serta Network Management System.
Penggelaran kabel optik sisi laut terbagi menjadi dua batch yang pada pelaksanaannya akan dikerjakan secara paralel.
Ini adalah momen yang sangat krusial, mengingat biaya penggelaran kabel serat optik laut menyerap biaya sekitar 70 persen atau lebih dari separuh total investasi proyek. Rudiantara menargetkan, proyek ini seluruhnya akan rampung pada 2019.
"Semua harus selesai pada 2019. Secara kontrak, akhir 2018 diharapkan sudah selesai. Untuk Palapa Ring Barat secara kontrak seharusnya selesai pada Februari 2018, tadi saya bicara dengan Pelaksana Palapa Ring Barat yang akan didorong untuk selesai di akhir 2017," pungkasnya.
Sebagai informasi, penggelaran kabel di batch 1 dilakukan dengan kapal Limin Venture yang berbendera Indonesia berjenis vessel. Walaupun mempunyai kapasitas penyimpanan kabel sepanjang 1.500 km, namun kapal yang memiliki tiga tangki penyimpanan kabel tersebut hanya bisa menggelar kabel dengan batas kedalaman minimum 20 meter.
Proyek Palapa Ring Barat resmi diluncurkan
 |
| https://static.arenalte.com/uploads/2017/03/Palapa-ring-480x360.jpgion |
 |
| http://anambaskab.go.id/uploads/blog/pemasangankabelfiberoptik.jpg |
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, Rabu (15/6) di Batam, Kepulauan Riau. Proyek itu akan menjangkau wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan dukung jaringan kabel serat optik sepanjang 1.980 km.
“Pemerintah kerja cepat untuk menghubungkan kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan jaringan serat optik,” jelas Menkominfo Rudiantara.
Paket senilai Rp3,48 Triliun itu tengah memasuki penjajakan perjanjian kerjasama dengan PT Palapa Ring Barat. “Proyek Barat dan Tengah sudah masuk perjanjian kerjasama. Untuk paket Timur baru proses lelang,” kata Menkominfo.
Menkominfo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan PT Palapa Ring Barat telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) pada Februari 2016.
PT Palapa Ring Barat merupakan Badan Usaha Pelaksana (BUP) bentukan Konsorsium Mora Telematika Indonesia – Ketrosden Triasmitra selaku pemenang lelang Proyek Palapa Ring Paket Barat.
Saat ini PT Palapa Ring Barat sedang melaksanakan pemenuhan pembiayaan (financial close) sebagai persyaratan untuk dimulainya proses konstruksi.
Menkominfo, Rudiantara, menekankan akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi harus lebih menjangkau dan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat Indonesia.
Lebih jauh, Rudiantara menjelaskan dengan terlaksananya Proyek Palapa Ring menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalin kerjasama dengan badan usaha (investor) dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Berbagai pihak telah ikut mendukung proyek Palapa Ring hingga saat ini, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kemenkeu dan PT PII. Dampaknya nyata, Proyek ini berlangsung relatif cepat, kurang dari setahun. Proyek ini telah memperoleh dukungan fasilitasi pendampingan proses transaksi (PDF) dan Izin Prinsip availability payment dari Menteri Keuangan.
Sediakan Infrastruktur USO
Proyek Palapa Ring merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Skema ini diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO).
Skema AP merupakan pembayaran berkala selama masa konsesi berdasarkan ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha. Komponen biaya yang dibayarkan melingkupi biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha.
Dengan skema ini, risiko permintaan dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh PJPK yaitu Kominfo. Dengan diambilnya risiko tersebut, badan usaha mendapat pengembalian investasi mereka jika dapat mencapai kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama.
Proyek Palapa Ring Paket Barat total AP mencapai sekitar Rp 3,5 Triliun yang akan dibayarkan secara berkala selama masa konsesi 15 tahun. Adapun kelangsungan pembayaran dari PJPK kepada Badan usaha akan dijamin oleh Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Pemerintah menargetkan 514 kabupaten/kota dapat dijangkau jaringan serat optik hingga tahun 2018. Komitmen pembangunan pada 457 kab/kota oleh operator. Sisanya, 57 Kab/kota yang tidak layak secara finansial ataupun ekonomi akan dibangun oleh pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah bekerja keras menyelesaikan proyek strategis Palapa Ring. Proyek ini diharapkan sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional yang menghubungkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Proyek Palapa Ring, selain untuk pemerataan dan penyedia jasa akses teknologi informasi bagi ketahanan nasional, diharapkan juga memacu pertumbuhan ekonomi. Komunikasi data yang stabil dapat dimanfaatkan masyarakat secara baik, seperti bidang perkantoran, bisnis, perbankan, pendidikan dan lain sebagainya. (Biro Humas Kemenkominfo dan Tim Government Public Relations)
Komentar
Posting Komentar